Koruptor Sekarang Tak Punya Rasa Malu

SEJAK rezim Soeharto tumbang, partai politik (Parpol) tumbuh bak jamur di musim hujan. Masyarakat sempat bingung untuk menentukan pilihannya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa pejabat dan  pengusaha berbondong-bondong menjadi kader partai. Bekalangan, rakyat mengetahui bahwa partai tersebut hanya dijadikan alat pelindung bagi para koruptor.

Ketika Soeharto bertengger sebagai Presiden RI selama 32 tahun, hanya ada tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu. Tapi Soeharto lengser, kemajuan kepartaian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Di era Presiden Habibie,  jumlah Parpol yang terdaftar di Departemen Kehakiman & HAM 141 Parpol, lalu jumlah parpol itu mengerucut sampai 106 terdaftar di KPU 106. Lalu jumlah Parpol yang disyahkan sebagai peserta Pemilu tahun 1999 hanya 48 Parpol.

Pada era Megawati, jumlah Parpol terdaftar di Departemen  Kehakiman & HAM 112 Parpol, kemudian 50 yang terdaftar di KPU. Lalu setelah melakukan penyaringan, hanya 24 Parpol yang mengikuti Pemilu tahun 2004.

Baru di  era SBY jumlah Parpol yang terdaftar di Departemen  Hukum dan HAM 79 Parpol dan 64 yang  terdaftar di KPU. Kemudian 38 Parpol dan 6 Parpol lokal/Aceh dinyatakan  sebagai peserta Pemilu 2009.

Memang jika dibandingkan dengan era Orde Baru (Orba), jumlah yang mengikuti Pemilu  ketika itu hanya tiga Parpol, sementara Pemilu saat ini jumlah Parpol-nya lebih banyak lagi. Baik dalam pengertian kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan jumlah kepartaian tersebut, ternyata mendorong para pejabat dan pengusaha untuk menjadi politisi ‘kardus’ yang hanya merampok uang rakyat. Lalu partai dijadikan tempat berlindung.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ikrar Nusa  mengatakan, bahwa untuk menjadi pejabat dan politisi di  Indonesia biayanya sangat mahal, sehingga hal itulah yang mendorong pejabat dan politisi berperilaku korup. ”Praktik korupsi banyak dilakukan oleh pejabat dan politisi. Baik di tingkat pusat maupun daerah.” katanya dalam kesempatan  diskusi  “Indonesiaku Dibelenggu Koruptor”, di Jakarta, belum lama ini.

Pengusaha, birokrat dan politisi bahu-membahu menyebarkan korupsi di Indonseia. “Kini kultur politik di Indonesia sudah tercemar korupsi, dengan ditandai banyaknya praktik korupsi. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak malu dan tidak takut melakukan korupsi. Pejabat dan politisi yang sudah ketahuan melakukan korupsi tidak ada yang mudur dari jabatannya, kalau di Jepang pejabat dan politisi yang ketahuan korupsi langsung mundur dari jabatannya.

Sedangkan aktivis LSM ICW, Ade Irawan dalam kesempatan yang sama   mengatakan, praktik korupsi yang dilakukan pejabat dan politisi sangat tergambar dalam penyusunan anggaran. Mereka melakukan korupsi dengan cara kompromi saat meyusun anggaran. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Kompromi tersebut bukan dilakukan di DPR, tapi dilakukan secara personal di luar sehingga sulit dilacak.

Sementara  pengamat ekonomi Hendri Saparini  mengatakan, akibat praktik  korupsi yang dilakukan para politisi, membuat pihak  asing dengan mudah menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia lebih mudah.

“Salah satu modusnya adalah dengan menyuap para pejabat dan politisi agar membuat aturan perundangan yang pro-asing. Dengan diberlakukannya undang-undang yang pro-asing, maka terjadi pembelokan arah kebijakan ekonomi di Indonesia. Banyak UU yang pro-asing yang  merugikan bangsa Indonesia untuk jangka panjang,”katanya.

Sulit Bangkit

Soal suap menyuap pejabat dan politisi di Indonesia memang bukan barang, dalam dekade ini saja, sudah puluhan politisi yang dikerangkeng KPK dan Kejaksaan. Baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Runyamnya lagi, para politisi ini kongka-lingkong dengan para koruptor. Buktinya, Nunun Nurbaeti, istri anggota DPR Adang Daradjatun sampai saat ini tak diketahui rimbanya. Konyolnya lagi, mantan Kapolri yang duduk di Komisi III dari Fraksi PKS ini seakan menyembunyikan istrinya.

Itu sebabnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen PKS dalam pemberantasan korupsi yang menolak membujuk kadernya, Adang Daradjatun, untuk bersikap kooperatif terhadap KPK terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.  Julius Julianto selengkapnya baca Majalah Swara Rakyat  edis 77

 

 

SBY Sudah Menipu Rakyat Tinggal Tunggu Goro-goro

MARAKNYA anggota DPR yang melakukan korupsi membuat Politisi dan mantan anggota DPR, Permadi SH jadi geram. Ia menyarankan sebaiknya DPR dibubarkan saja. Dia malah menuding bahwa  pemberantasan korupsi yang didengungkan SBY hanya sebatas pencitraan.

Boleh jadi Permadi SH geram dan naik darah, karena menerutnya di masa Bung Karno, semua anggota DPR harus menekankan diri pada ideologi, sehingga tidak ada korupsi. Tapi begitu Soeharto berkuasa, kemudian melakukan de-ideologisasi dan de-politisasi.

“Jadi yang diajarkan adalah pragmatisme terhadap duit dan jabatan. Praktik korupsi mulai muncul di kalangan anggota DPR, tetapi tidak mencuat ke publik, karena masa itu informasi sangat tertutup dan kuatnya kontrol Pak Harto,“jelas Permadi saat ditemui SR, di kantornya.

Lalu di era reformasi, lanjut Permadi, kepentingan ekonomi dari partai politik makin menonjol. Partai politik harus menghadapi biaya Pilpres dan Pileg yang sangat besar.  Caleg yang mau menjadi anggota DPR harus membayar kepada partai. Akibatnya, anggota DPR harus mengembalikan modal yang mereka keluarkan tadi. “Proses rekruitmen seperti ini pasti salah,”tambahnya.

Runyamnya lagi, katanya, anggota DPR periode 2009-2014 malah semakin buruk. Faktanya anggota DPR sekarang bukanlah wakil rakyat, tetapi wakil partai. Kehendak partai harus diikuti kalau tidak mereka akan dipecat atau mengalami pergantian antar waktu. Sedangkan yang DPR wajib setoran kepada partai.

“Akibatnya, begitu mereka duduk mulai mencari kesempatan. Kesempatan yang paling besar tentu di Panitia Anggaran yang berwenang menentukan APBN yang jumlahnya ratusan atau ribuan triliun rupiah. Anggota DPR La Ode Nurhayati sudah membuka suaranya tentang adanya praktek percaloan anggaran di Panitia Anggaran DPR. Tapi tidak diangkat ke permukaan,”jelas pria yang mengaku sebagai penyambung lidah Soekarno.Modusnya,  kata Permadi, semakin canggih. Jika ada pengajuan anggaran dari Kementerian, anggota DPR kan mengutus orang untuk menanyakan berapa bagian mereka atau minta rekomendasi  jadi perusahaan rekanan.

“Modus lainnya adalah menjadi calo pemekaran wilayah.  Misalnya ada orang kaya ingin jadi bupati,

mereka membayar agar  daerahnya dimekarkan. Padahal daerah itu hanya mengandalkan PAD yang kecil dan DAU yang sangat besar. Prinsipnya mekarkan dulu dan mereka dapat uang,”terangnya.

Selain itu, ada modus calo-calo proyek. Misalnya hutan lindung dijadikan proyek.   Ada juga modus seperti ketika pemilihan deputi gubernur BI yang harus bayar sekian milyar. Modus lainnya adalah undang-undang titipan.  Jadi ada perusahaan asing punya kepentingan mau membayar. Satu pasal saja dimasukkan maka UU itu sudah berubah menjadi sistem ekonomi kapitalis. “Jika melihat perilaku anggota DPR yang seperti itu maka bubarkan saja DPR,”tegas Permadi.

 

 

Pencitraan

Permadi merasa tidak yakin, Indonesia meniru model pemberantasan korupsi di China, karena di sana  pemimpinnya masih jujur. “Untuk pemberantasan korupsi, kita butuhkan pemimpin yang tegas seperti di China yang berani mengatakan berikan 100 peti mati, 99 untuk koruptor dan 1 mati untuk saya apabila saya terbukti korupsi.  Tidak hanya berani berkata, tetapi juga berani membuktikan diri satunya kata dengan perbuatan,”katanya. Berbeda dengan di Indonesia, di sini, ujarnya, Presiden SBY mengatakan bahwa dia yang memimpin pemberantasan korupsi dengan pedang terhunus, tetapi ketika orang-orang mereka yang korupsi dilindungi. Seperti Nazarudin dan Jonny Allen. Lalu kasus Bank Century dan Gayus ditutup. Orang yang tidak bersalah seperti Antasari dijatuhi hukuman,  Susno malah ditangkap.  Kalau korupsi terus dibiarkan dampaknya akan muncul Negara Gagal. Ini Sangat mengerikan…...selengkapnya baca Majalah Swara Rakyat Edisi 77

 

PKS: Popularitas SBY Turun

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Survei awal Juni ini yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merosot jauh. Namun, tanpa survei ini pun, Partai Keadilan Sejahtera telah melihat kemerosotan citra SBY dari sejumlah masalah yang muncul belakangan ini.

 

Sekalipun tidak merinci masalah yang dimaksudnya, Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Shiddiq, mengatakan masalah tersebut telah beredar menjadi opini publik dan pembahasan di media. “Kalau kita melihat secara kompeten dan observasi, masalah yang muncul itu bisa dipastikan berdampak negatif pada popularitas Presiden SBY,” ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

 

LSI mempublikasikan survei “Kepuasan Publik atas Kinerja SBY”awal Juni ini. Dari 56,7 persen pada Januari 2011, popularitas SBY turun menjadi 47,2 persen. Menurut LSI, popularitas yang di bawah 50 persen ini pertama kali sejak SBY terpilih kembali pada Pemilu 2009.

 

Terlepas dari penyelenggara survei maupun motif politiknya, Mahfudz mengatakan,”Faktanya memang ada sejumlah kasus yang men-down grade popularitas SBY.” Hal ini harus menjadi peringatan bagi pemerintahan SBY untuk meningkatkan kinerjanya.sumber yahoo.com